Limbah PLTN Fukushima Memasuki Tahap Akhir

Limbah PLTN Fukushima Memasuki Tahap Akhir

Pada Jumat (7/7), Jepang berhasil mengatasi rintangan peraturan terakhir terkait rencana pelepasan air limbah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Namun, China mengancam akan melarang impor beberapa makanan dari Jepang jika rencana tersebut dilaksanakan, sementara Korea Selatan menyatakan bahwa rencana Jepang untuk mengencerkan dan melepaskan air yang telah diolah ke laut telah memenuhi atau bahkan melebihi standar internasional.

China mengajukan permintaan untuk menunda pelepasan air tersebut hingga Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memberikan rincian lebih lanjut tentang rencana pemantauannya. Duta Besar China untuk Jepang, Wu Jianghao, mengungkapkan kekhawatiran mengenai pemantauan pelepasan air tersebut, mengingat terdapat banyak ketidakpastian dan proses yang akan berlangsung dalam waktu yang lama.

Sejauh ini, sekitar 1,33 juta meter kubik air tanah, air hujan, dan air pendingin telah terakumulasi di PLTN Fukushima setelah beberapa reaktor mengalami kerusakan akibat bencana tsunami pada tahun 2011. Air tersebut hampir tidak dapat ditampung lagi di pusat penyimpanan di Fukushima. Namun, rencana Jepang dan operator PLTN, TEPCO, untuk melepaskan air tersebut ke laut telah menuai penolakan dari tingkat lokal maupun regional.

Menanggapi hal ini, IAEA menyatakan bahwa pelepasan air tersebut tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan sesuai dengan ketentuan pelepasan air di PLTN serupa di seluruh dunia.

Pemerintah Jepang berencana untuk memulai pelepasan air pada akhir musim panas. Pada Jumat (7/7), Badan Regulasi Nuklir Jepang menyatakan bahwa peralatan dan fasilitas untuk membuang air tersebut telah melewati pemeriksaan.

Pemerintah Jepang telah berupaya mendapatkan dukungan publik baik di dalam maupun luar negeri selama berbulan-bulan, melalui berbagai cara mulai dari kunjungan ke PLTN Fukushima hingga eksperimen kehidupan laut di dalam air yang telah diolah. Namun, upaya tersebut dan dukungan dari badan pengawas nuklir PBB tidak berhasil meyakinkan China, yang menuduh Jepang memperlakukan Samudra Pasifik sebagai “saluran pembuangan”.

Pada Jumat (7/7), otoritas bea cukai China mengumumkan akan melarang impor makanan dari 10 prefektur Jepang terkait pelepasan air limbah tersebut, dan akan melakukan tes radiasi yang ketat terhadap makanan yang diimpor dari prefektur lainnya.

Aktivis lingkungan juga turut protes terhadap keputusan pemerintah Jepang untuk melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari PLTN Fukushima.

China menyatakan bahwa bea cukai mereka akan tetap waspada, namun mereka tidak merinci daftar prefektur Jepang yang terkena larangan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa mereka sedang “mempelajari” tindakan apa yang mungkin diambil sebagai tanggapan. Mereka juga mengungkapkan niat mereka untuk terus membahas masalah ini dengan China berdasarkan sudut pandang ilmiah.