Sebuah badai politik mengguncang Nigeria ketika kelompok militer, yang terdiri dari anggota Paspampres yang berkhianat, merebut kekuasaan dengan kekerasan dari tangan Presiden Mohamed Bazoum pada hari Rabu (26/7). Aksi kudeta ini menimbulkan ketidakstabilan di negeri tersebut dan membawa dampak buruk pada kehidupan warganya.
Pengkhianatan dimulai pada siang hari, ketika pasukan elit Paspamres mengepung kompleks kepresidenan di Ibukota Niamey, memblokir semua akses ke kantor Presiden Bazoum. Meskipun tidak ada pengerahan militer dan tembakan, ketegangan melanda pemerintahan pusat Nigeria pada siang hari itu.
“Anggota Paspampres yang khianat menutup semua akses ke kediaman dan kantor presiden, tanpa upaya untuk bernegosiasi dengan pihak pemberontak. Pihak pengudeta juga menolak untuk membebaskan presiden,” ungkap kutipan dari AFP yang menggambarkan situasi mencekam di Nigeria.
Pada keesokan harinya, militer Nigeria menyatakan keberhasilan mereka dalam menggulingkan pemerintahan Presiden Bazoum. “Kami, pasukan pertahanan dan keamanan negara, telah memilih untuk membantah rezim Presiden Bazoum,” kata Amadou Abdramane, seorang tentara Nigeria, dalam pidatonya.
Situasi semakin rumit ketika pihak pengkudeta mengumumkan penangguhan semua institusi di Nigeria dan menutup seluruh perbatasan untuk mendukung keberhasilan kudeta mereka. Mereka mendesak mitra eksternal untuk tidak campur tangan dalam urusan negeri mereka dan memberlakukan jam malam tanpa batas waktu yang ditentukan.
“Semua ini terjadi karena kami telah meminta perubahan yang tidak dilakukan oleh Presiden Bazoum, situasi keamanan yang semakin buruk, serta tata kelola ekonomi dan sosial yang merosot semenjak pemerintahannya,” tambah Abdramane, seperti dikutip dari Associated Press pada Kamis (27/7).
Nigeria, sebuah negara terisolasi di kawasan Afrika Barat, kembali terguncang oleh kudeta yang telah terjadi sejak Rabu (26/7) lalu, membuatnya sudah mengalami empat kali pergantian kekuasaan paksa sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960. Kudeta terakhir sebelumnya terjadi pada Februari 2010, ketika pemerintahan Presiden Mamadou Tandja dijatuhkan.
Dengan kondisi politik dan ekonomi yang semakin rapuh, Nigeria harus menghadapi tantangan besar untuk mencari stabilitas dan mencegah konsekuensi negatif bagi rakyatnya. Semoga, negeri ini dapat menemukan jalan menuju perdamaian dan kemajuan yang sebenarnya.