Dengan tingginya polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang merupakan penyebab utama penyakit pernafasan, Kementerian Kesehatan akan berkonsentrasi pada dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara tersebut.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Rabu (30/8), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pneumonia dan infeksi saluran pernafasan, yang merupakan penyakit paling umum yang disebabkan oleh polusi udara. Menurutnya, partikel berukuran 2,5 mikrometer adalah yang paling berbahaya dari pencemaran udara.
Partikel ini berasal dari pembakaran karbon dari berbagai sumber, termasuk pembakaran sampah, industri, dan mesin kendaraan bermotor. Dia menambahkan bahwa dalam dua tahun terakhir, polusi udara di kota-kota metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi telah melampaui batas aman 15 mikrogram per meter kubik per hari yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Menurut standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan juga akan merekomendasikan penggunaan masker untuk mencegah polusi udara yang tinggi.
Dokter di puskesmas dan rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang telah dilatih tentang cara menangani penyakit pernafasan oleh Departemen Kesehatan. Jadi, dia mengatakan bahwa masyarakat dapat mendapatkan perawatan dan diagnosis yang sama apabila penyakit tersebut memerlukan perawatan.
Kemenkes sejauh ini telah menyiapkan 740 fasilitas kesehatan yang dapat membantu orang yang terkena penyakit ISPA karena udara yang tidak sehat.
Sudah menjadi rutinitas bagi kami untuk melakukan tindakan preventif dan promotif. Kita mengajar seperti yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, karena partikel 2.5 adalah yang paling kecil, kami menyarankan penggunaan masker yang dapat menyaringnya di langkah kedua. Jangan lupa menggunakan KF94 atau KN 95. Selain itu, kami mengawasi kasus ISPA di wilayah Jabodetabek,” kata Budi.
Budi menyatakan bahwa untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, pemerintah akan mencontoh China, yang berhasil menurunkan tingkat polusi udara di Ibu Kota Beijing dalam waktu hanya tujuh tahun sejak 2015, dibandingkan dengan waktu yang diperlukan oleh negara lain hingga dua puluh hingga dua puluh tahun.
Meskipun Budi mengatakan bahwa China bukanlah negara yang dianggap sebagai percontohan di dunia, hasil studi Kemenkes menunjukkan bahwa China adalah negara tercepat dalam mengurangi polusi, tepat sebelum Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.
Kualitas udara di ibu kota Jakarta termasuk salah satu yang terburuk di dunia, menurut pengawasan yang dia lakukan. “Bagaimana China nurunin (tingkat polusi duara) sama seperti (penanganan pandemi COVID-19)”. Dia (China.red) memasang seribu monitor kualitas udara sedang, jadi tidak perlu mahal, yang penting menjangkau seluruh kota, kata Budi.
Menurut Budi, otoritas setempat langsung mengirimkan petugas pemantau kualitas udara mobile referensi ke lokasi untuk mempelajari secara menyeluruh sumber polutan jika alat pemantau tersebut menunjukkan kualitas udara kotor.
Budi menjelaskan secara ringkas bahwa China menerapkan lima kebijakan: pengendalian emisi industri, pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengendalian debu, pemantauan kualitas udara, dan penurunan risiko dan dampak kesehatan.
Anggota Komisi IX Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sri Meliyana senang bahwa masalah pencemaran udara di Jakarta akhirnya dibicarakan dalam rapat kerja dengan menteri kesehatan. Selama ini, menurutnya, ada kesan bahwa masalah pencemaran udara di Jakarta dihindari untuk dibicarakan.
Dia meminta pemerintah berkonsentrasi pada masalah pencemaran udara tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah lain yang memiliki sumber polusi udara yang signifikan.
Dengan demikian, Kemenkes tidak terbatas pada Jakarta, kota-kota besar, atau sebagian besar Indonesia. Sri menyatakan, “Jadikan gerakan ini menjadi gerakan nasional karena tidak semua wilayah Indonesia adalah tambang atau terpolusi, tetapi banyak daerah yang terpolusi.”
Pemandangan kabut asap menyelubungi gedung bertingkat di Jakarta pada 23 Agustus 2023.
Dia berharap Kementerian Kesehatan mengaktifkan semua fasilitas kesehatannya untuk mulai berbicara tentang daerah dengan polusi udara yang tinggi.
Menurut laporan Indeks Kualitas Udara Kehidupan (AQLI), polusi udara yang mengandung partikel halus (PM 2.5) memiliki potensi untuk mengurangi usia hidup rata-rata warga Indonesia hingga 1.4 tahun dibandingkan dengan usia hidup jika kualitas udara di Indonesia memenuhi standar WHO 5 ug/m2.
Jumlah kelompok masyarakat sipil berencana untuk mengajukan class action atau perwakilan kelompok terkait polusi udara di Jakarta karena dampak kesehatan dan kerugian yang ditimbulkannya.
Aliansi saat ini sedang mengumpulkan informasi tentang kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penyakit pernafasan yang disebabkan oleh udara tercemar.